Menu Content/Inhalt
          

Main Menu

Home
Mail Kemenpera
PPID
RAKONREG 2014
Kamus Istilah
Perpustakaan
Buku tamu
Forum Diskusi
Contact
 
 

Website Unit Eselon I

Sekretariat
Deputi Pembiayaan
Deputi Bidang
Perumahan Formal
Deputi Perumahan Swadaya
Deputi Pengembangan Kawasan
Inspektorat
BLU

Bergabung di Milis
Perumahan Rakyat

    
Kemenpera Gandeng 6 BPD Salurkan FLPP
Diposting oleh Humas

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) menggandeng enam Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat di daerah.

 

Penandatanganan MoU antara Kemenpera dan BPD dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Sri Hartoyo dengan 6 Direktur BPD. Sedangkan PKO antara Kemenpera dengan BPD dilakukan oleh Pemimpin BLU PPP Kemenpera Margustieny OA dan 6 Direktur  BPD di Ruang Rapat Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Rabu (4/5).

 

Ke enam BPD yang ikut serta dalam penyaluran FLPP tersebut antara lain BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Sumatera Utara Konvensional dan Syariah, BPD Kalimantan Timur, BPD Papua, BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung, BPD Riau Kepri Konvensional dan Syariah.

 

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa menyatakan, adanya kesepakatan bersama antara Kemenpera dan BPD ini diharapkan bisa meningkatkan sebaran pelayanan kebijakan FLPP kepada masyarakat di daerah. “Saya berharap BPD ke depan bisa ikut serta dalam menybarkan pelayanan FLPP di daerah,” ujarnya.

 

Menurut Suharso Monoarfa, mengapa Kemenpera mendorong BPD untuk ikut serta dalam pelayanan FLPP?. Hal itu dikarenakan BPD pada dasarnya dimiliki oleh Pemda setempat dan dalam hal penyediaan perumahan di daerah sangat dekat dengan masyarakat. “Jadi kalau ada komplain mengenai FLPP BPD bisa segera menyampaikan kepada pemegang sahamnya yakni Pemda setempat,” katanya.

 

Lebih lanjut, Suharso Monoarfa menerangkan, akumulasi dana FLPP dari tahun 2010 hingga tahun 2011 mencapai Rp. 6,25 Trilliun. Dana tersebut diharapkan mampu mendukung sasaran penerbitan KPR untuk tahun 2011 sebanyak 134.000 unit rumah sejahtera dan 50 ribu unit rumah murah.  Sedangkan hingga  saat ini skim FLPP sudah memfasilitasi 22.180 unit rumah sejahtera dengan nilai Rp 680,8 Milyar. Pada saat ini sedang diproses pencairan dana FLPP hingga 6 Maret 2011 sebesar Rp 465 Milyar untuk KPR Sejahtera sebanyak 14.495 unit.


“Saya harap dengan adanya BPD dalam penyaluran BPD ini juga bisa mendorong komitmen Pemda setempat dalam program perumahan bagi masyarakat di daerah,” harapnya.

 

Kebijakan Fasilitas Likuiditas ini didasari atas hal-hal antara lain: Kemampuan/daya beli masyarakat yang masih sangat terbatas dan kenaikanpenghasilan/pendapatan setiap tahunnya tidak signifikan dibandingkan dengan laju inflasi pertahun; Suku bunga kredit yang dibebankan kepada masyarakat oleh P erbankan masih cukup tinggi (dua digit); Optimalisasi pemanfaatan dana APBN dengan keterbatasan keuangan negara agar lebih berkelanjutan; Pemupukan dana perumahan dalam jangka panjang; Daya tarik bagi sumber dana lain untuk berperan dalam pembiayaan perumahan sehingga dapat mengintegrasikan sumber-sumber pembiayaan yang ada.

 

Kebijakan FLPP diatur dalam Permenpera No. 14 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Permenpera No. 15 Tahun 2010 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Dengan telah ditandatanganinya PMK No. 185/PMK.05/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 tentang tarif layanan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan, maka kebijakan FLPP secara resmi operasional.

 

Manfaat atas kebijakan tersebut antara lain: i) memberikan jaminan kemampuan mengangsur KPR bagi MBR sehingga terhindar dari potensi kredit macet; ii) akumulasi dana FLPP yang berasal dari angsuran KPR dapat menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang bagi KPR Sejahtera; dan iii) akumulasi dana FLPP tersebut sekaligus dapat meningkatkan lending capacity perbankan

 

Pada sisi supply, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 Tahun 2011 telah menaikkan batas maksimum harga rumah sejahtera yang dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu dari Rp. 55 Juta menjadi Rp. 70 Juta. Kebijakan yang mulai berlaku sejak tanggal 28 Februari 2011 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja supply rumah sejahtera.

 

Terkait dengan upaya untuk memperluas cakupan kelompok sasaran MBR yang penghasilannya antara  Rp. 1,2 juta s/d Rp. 2 juta, pemerintah sedang mempersiapkan program rumah murah dengan luas lantai 36 meter persegi, dengan harga jual Rp. 20  juta s/d Rp. 25 juta. Terhadap program rumah murah ini, pemerintah akan memfasilitasinya melalui: i) KPR dengan tingkat suku bunga sebesar 5 s/d 6,42 % (persen) yang tetap selama masa pinjaman (15 tahun); ii) komponen tanah disediakan oleh pemerintah daerah; iii) komponen prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dibantu oleh APBN. Dengan kebijakan tersebut angsuran rumah berkisar antara Rp 160 s/d  Rp. 220 ribu per bulan.

 

Satu hal yang perlu diingat bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 luasan lantai rumah sejahtera minimal adalah 36 m2. Pemerintah menyadari bahwa untuk penerapannya memerlukan waktu transisi. Untuk itu rumah sejahtera dengan ukuran luas lantai kurang dari 36 m2 yang masih akan difasilitasi KPR yang didukung oleh FLPP ini adalah rumah sejahtera yang akad kreditnya dilakukan hingga 31 Januari 2012.


Tanggal ( 04-05-2011 )
« Back