Menu Content/Inhalt
          

Main Menu

Home
Mail Kemenpera
PPID
RAKONREG 2014
Kamus Istilah
Perpustakaan
Buku tamu
Forum Diskusi
Contact
 
 

Website Unit Eselon I

Sekretariat
Deputi Pembiayaan
Deputi Bidang
Perumahan Formal
Deputi Perumahan Swadaya
Deputi Pengembangan Kawasan
Inspektorat
BLU

Bergabung di Milis
Perumahan Rakyat

    
82 Pegawai Kemenpera Ikuti Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Diposting oleh Humas

JAKARTA – Sebanyak 82 peserta yang terdiri dari para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kantor Kemenpera, Jakarta, Selasa (15/1). Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari sembilan orang pejabat Eselon I, 10 orang pejabat Eselon II, 7 orang Eselon III, 16 orang Eselon IV, 3 orang Staf Khusus Menpera, 9 orang tenaga Ahli Menpera dan 28 orang Staf.

 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan Biro Umum Sekretariat Kemenpera selama empat hari mulai Selasa – Jum’at (15 – 18/ 1) tersebut  dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo dan dihadiri oleh sejumlah pejabat di Kemenpera. Sedangkan narasumber yang memberikan pembekalan pada kegiatan tersebut adalah Widyaiswara dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).

 

Deputi Bidang Pembiayaan Sri Hartoyo dalam sambutannya mengungkapkan, adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari APBN sangat dibutuhkan guna mewujudkan iklim kepemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu aspek-aspek tranparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas harus dikedepankan.

 

“Fakta di lapangan menunjukkan tidak tranparannya pengelolaan keuangan di instansi pemerintah maupun BUMN selama ini menyebabkan pemerintah kerapkali diduga sarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi pihak yang dirugikan baik secara moral maupun materiil,” ujarnya.

 

Sri Hartoyo menambahkan, sesuai arahan Menpera bahwa untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada para Pejabat Eselon I, para staf khusus dan tenaga ahli Menpera, maka perlu diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan khususnya kepada Pejabat Perbendaharaan yaitu para Kepala Satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM dan Bendahara Pengeluaran yang belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah diwajibkan mengikuti ujian sertifikasi.

 

Adanya pengadaan barang/ jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif, imbuhnya,  sangat diperlukan agar tersedia barang/ jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah.

 

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, pemerintahan yang bersih dan baik menuntut para pengelola keuangan negara untuk dapat bekerja sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan transparan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. “Melalui kegiatan sosialisasi dan ujian sertifikasi ini diharapkan dapat merealisasikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di lingkungan Kemenpera secara transparan mulai dari pengajuan proposal, pengajuan tender, verifikasi dan pengajuan pemenang,” katanya.

 

 

 

 

 

 


Tanggal ( 15-01-2013 )
« Back