Menu Content/Inhalt
          

Main Menu

Home
Mail Kemenpera
PPID
RAKONREG 2014
Kamus Istilah
Perpustakaan
Buku tamu
Forum Diskusi
Contact
 
 

Website Unit Eselon I

Sekretariat
Deputi Pembiayaan
Deputi Bidang
Perumahan Formal
Deputi Perumahan Swadaya
Deputi Pengembangan Kawasan
Inspektorat
BLU

Bergabung di Milis
Perumahan Rakyat

    
Kemenpera Tingkatkan Koordinasi Teknis Program Pengembangan Kawasan
Diposting oleh Humas
BANJARMASIN - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terus meningkatkan koordinasi teknis terkait program pengembangan kawasan di sejumlah provinsi di Indonesia. Untuk itu, Kemenpera berharap pemerintah provinsi dapat segera merespons program perumahan dan kawasan permukiman agar pembangunan kota-kota baru serta penyediaan rumah untuk masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.


Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Hazaddin TS mengungkapkan, meningkatnya kekurangan pasokan rumah (backlog) menjadi 13,6 juta unit menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu lebih diintensifkan. Selain menghadapi kondisi rumah yang tidak layak huni masyarakat juga harus menghadapi masih rendahnya tingkat aksesbilitas terhadap prasarana, sarana dan utilitas (PSU) umum seperti ketersediaan jalan, drainase dan air bersih, listrik dan air limbah.


"Kami akan terus meningkatkan koordinasi teknis terkait program pengembangan kawasan di sejumlah provinsi di Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan agar program pengembangan kawasan khususnya kota-kota baru di Indonesia dapat berjalan dengan baik," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Teknis Wilayah Tengah Program Pengembangan Kawasan Tahun Anggaran 2013/ 2014 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (26/2). Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy Arifin serta sejumlah kepala daerah yakni Walikota Banjarmasin, Bupati Kota Baru, Bupati Barito Kuala, Bupati Banjar, Bupati Sukamara, Bupati Bulungan, Walikota Tarakan dan Bupati Pacitan yang akan menandatangani kerjasama dengan Kemenpera.


Lebih lanjut, dirinya menerangkan, dari jumlah rumah tangga yang ada di Indonesia. Sebanyak 21,1 persen rumah tangga di Indonesia belum dapat mengakses air bersih, 8,54 persen rumah tangga belum mendapatkan sambungan listrik dan 22,85 persen rumah tangga tidak memiliki akses terhadap jamban. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenpera sesuai tugas pokok dan fungsinya akan terus membantu dan memfasilitasi masyarakat untuk menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam suatu kawasan yang  dilengkapi dengan PSU yang memadai.


Adanya program pengembangan kawasan khususnya kota-kota baru di Indonesia yang menjadi salah satu program pemerintah pusat yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/ kota. Setidaknya ke depan akan ada sekitar 24 kota baru sebagai bagian dari program pembangunan kota baru atau new town development di sejumlah kota besar di Indonesia.


"Kami berharap pemerintah provinsi bisa berperan aktif dalam pembangunan kota-kota baru. Apalagi pengembangan kawasan di daerah terus meningkat mengingat kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya," imbuhnya.


Adanya penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Program Pengembangan Kawasan dimaksudkan sebagai forum koordinasi dan konsultasi para pelaksana program pengembangan kawasan dalam rangka mempersiapkan pelaksaan program bantuan peningkatan kualitas dan bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 serta menjaring usulan lokasi untuk program tahun 2014. Selain itu juga bertujuan untuk menjaring isu dan permasalahan terkini terkait pelaksanaan program pengembangan kawasan di daerah serta mendorong kinerja serta memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan di wilayahnya masing-masing serta sinkronisasi program pengembangan kawasan, mengetahui kesiapan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan TA 2013.


"Penyelenggaraan koordinasi teknis program pengembangan kawasan TA 2013/ 2014 dilaksanakan di tiga wilayah yakni Wilayah Timur di Kota Mataram, Wilayah Tengah di Kota Banjarmasin dan Wilayah Barat di Kota Pekanbaru. Kota Banjarmasin nantinya juga tengah disiapkan menjadi kota baru yang memiliki daerah perumahan yang memadai untuk masyarakat," tandasnya.


Sementara itu, Gubernur Provinsi Kalsel Rudy Arifin menuturkan, kebutuhan rumah yang terus meningkat tentunya mau tidak mau harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah. Sebab, adanya pembangunan rumah secara tidak langsung akan mengembangkan suatu kawasan menjadi lebih maju.


Dirinya menambahkan, pemerintah provinsi Kalsel juga terus mendorong pemerintah kabupaten / kota agar mendukung program perumahan yang dilaksanakan oleh Kemenpera. Pengembangan kawasan juga terus dilaksanakan agar program Banjarmasin Greater juga bisa terlaksana dengan baik.


"Program pengembangan kawasan kota baru di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin Greater juga sangat mendesak untuk dilaksanakan. Hal itu diperlukan untuk mengurangi beban kota serta mengendalikan dan mengurangi mobilitas masyarakat," harapnya

Tanggal ( 28-02-2013 )
« Back