Menu Content/Inhalt
          

Main Menu

Home
Mail Kemenpera
PPID
Pameran BLU-PPP Expo 2013
RAKONREG
Kamus Istilah
Perpustakaan
Buku tamu
Forum Diskusi
Contact
 
 

Website Unit Eselon I

Sekretariat
Deputi Pembiayaan
Deputi Bidang
Perumahan Formal
Deputi Perumahan Swadaya
Deputi Pengembangan Kawasan
Inspektorat
BLU

Bergabung di Milis
Perumahan Rakyat

    
Kemenpera Paparkan Tupoksi Di Depan Komisi V DPR RI
Diposting oleh Humas
Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), Rabu (05/11) mengikuti rapat dengan komisi V DPR RI dengan tema ?Penyampaian Tugas Pokok dan Fungsi Mitra Kerja Komisi Dalam Rangka Martikulasi Internal?, di ruang sidang komisi V DPR RI Gedung Nusantara. Pertemuan dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Taufik Kurniawan. Sementara dari Kemenpera diwakili oleh Sekretaris Kementerian Negara, Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Deputi Bidang Perumahan Swadaya dan Deputi Bidang Perumahan Formal serta para staf Ahli Menteri Perumahan Rakyat. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memaparkan tugas pokok dan fungsi dari Kemenpera. Pemaparan disampaikan langsung oleh Sekretaris Kemenpera, Iskandar Saleh. Dalam pemaparannya, Iskandar Saleh menyampaikan berdasarkan Perpres no 9/2005, Kemenpera mempunya tugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perumahan rakyat, dengan fungsi: - Perumusan kebijakan nasional di bidang perumahan rakyat. - Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat. - Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya - Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden. Selain tugas di atas berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2005, pasal 140B, Kemenpera di samping menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 109, juga menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang berbentuk pusat. Dalam kesempatan yang sama, juga dijelaskan mengenai unit organisasidan tugas eselon I, berdasarkan Perpres no. 10 tahun 2005. Di mana Sekretaris Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara. Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyiapakn perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan rakyat. Sedangkan Deputi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan perumuskan kebijakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan. Sementara Deputi Bidang Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya. Deputi Bidang Perumahan Formal, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan formal. Terakhir, Staf Ahli Menpera mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat mengenai masalah tertentu, sesuai dengan bidang keahliannya yang tidak menjadi bidang tugas sekretariat Kementerian Negara dan Deputi. Menanggapi pemaparan dari Kemenpera, Ketua Komisi V DPR RI, Taufik Kurniawan meminta Kemenpera menjalankan fungsinya sesuai dengan Acuan Program Kerja Kemenpera. Selain itu juga diharapkan ke depan telah diterapkan struktur perumahan rawan gempa, mendorong lajunya kebijakan perumahan, melakukan lintas sektoral perumahan serta mengevaluasi program kerja pengadaan 1000 rumah serta yang terpenting memperkokoh eksistensi Kemenpera ke depan. Apakah akan digabung dengan departemen lain atau bisa berdiri sendiri.
Tanggal ( 2009-11-05 16:05:24 )
« Back