Menu Content/Inhalt
          

Main Menu

Home
Mail Kemenpera
PPID
Pameran BLU-PPP Expo 2013
RAKONREG
Kamus Istilah
Perpustakaan
Buku tamu
Forum Diskusi
Contact
 
 

Website Unit Eselon I

Sekretariat
Deputi Pembiayaan
Deputi Bidang
Perumahan Formal
Deputi Perumahan Swadaya
Deputi Pengembangan Kawasan
Inspektorat
BLU

Bergabung di Milis
Perumahan Rakyat

    
Page : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206


Engelbertus akim

Tanggal Posting : 15-Jan-2014 16:3
Alamat Email : www.amgotrok@yahoo.co.id

Perihal :

Uraian :
Kepada yth. Mentri perumahan rakyat mohon petunjuk/syarat agar dapat dana renofasi rumah masyarakat di 6 kampung distrik web kab.keerom prov.papua

Jawaban : Menunggu

Yohanes Febrian Purbaya

Tanggal Posting : 11-Jan-2014 02:3
Alamat Email : fpurbaya@gmail.com

Perihal : Dicurangi PT. Harmas Jalesveva

Uraian :
Perihal: Surat Pengaduan Dengan Hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya: Nama : Yohanes Febrian Purbaya Alamat : Margahayu Jaya, Jalan Tanjung 5, D. 392, Bekasi Timur, 17113 No. KTP : 3275010502820024 Adalah pembeli unit di apartemen Aspen Peak Residence Admiralty di Jalan RS Fatmawati No. 1 Jakarta Selatan dengan nomor unit TC-10-01 dari pengembang: Nama : PT. Harmas Jalesveva Alamat : Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450 Telepon : (021) 751 3888 Pada tanggal 14 Juli 2013 saya membeli satu unit apartemen tipe studio (luas semi gross 39.72 m2) di Aspen Peak Residence dengan cara uang muka sebesar 40% diangsur selama enam bulan dan sisanya melalui KPR/KPA dengan Bank UOB. Saya lampirkan "Surat Konfirmasi Unit Pesanan" di dalam surat ini. Surat tersebut memuat dua halaman, halaman pertama berisi rincian pembayaran yang telah disetujui antara kedua belah pihak dan halaman kedua berisi peraturan pengambang. Dan hingga sampai saat ini saya belum menandatangani PPJB dan status saat ini, uang muka sejumlah Rp. 351.653.200 sudah saya setorkan kepada pengembang tanpa melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam surat tersebut. Saya juga lampirkan bukti "Kuitansi booking dan uang muka" dalam surat ini. Pada tanggal 1 Agustus 2013, saya telah menerima SPK dari Bank UOB yang berisi konfirmasi bahwa Bank UOB telah menyetujui permohonan fasilitas kredit untuk membeli unit apartemen tersebut dan tidak ada halangan dari pihak bank untuk melakukan akad kredit. Saya lampirkan "SPK" di dalam surat ini. Berhubung saya tidak bekerja di Indonesia (bekerja di Malaysia), selama ini saya berkomunikasi dengan pihak pengembang melalui telepon. Pada bulan November 2013 sampai saat ini saya mendapat paksaan dan tekanan dari pihak pengembang untuk merubah cara pembayaran dari cara KPA menjadi cara tunai bertahap dengan bunga yang sangat besar, di mana pengembang juga memaksa saya untuk membayar bunganya secara bertahap sampai lunas di beberapa angsuran pertama terlebih dahulu, Saya sudah berkali-kali mengirimkan surat pernyataan kepada pengembang, yaitu meminta untuk tetap pada cara pembayaran KPA sesuai yang sudah disepakati sebelumnya dalam "Surat Konfirmasi Unit Pesanan" atau pun tunai bertahap dengan syarat cicilan disesuaikan atas dasar kemampuan finansial pembeli, tetapi selalu mendapat penolakan dari pihak pengembang atau tidak pernah ditanggapi oleh mereka. Ada pun ancaman denda dari pihak pengembang kira-kira sebesar Rp. 527.500 per hari dimulai pada tanggal 18 Januari 2014 apabila pengembang tidak menerima julmlah plafon bank yang telah disepakati dalam "Surat Konfirmasi Unit Pesanan". Dan apabila dilakukan pembatalan pembelian, pengembang tidak bersedia untuk mengembalikan uang muka yang sudah saya bayarkan atas dasar peraturan dari pengembang itu sendiri. Kasus ini sebelumnya sudah saya adukan ke YLKI (Ibu Sularsih) dan Kemenpera (Ibu Novi) yang saya cc kan dalam surat ini. Mereka merekomendasikan hal ini juga disampaikan kepada BPSK. Bersama dengan surat ini, saya memohon bantuan dari BPSK untuk mengusut dan mencarikan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi. Ada pun dari sisi saya sendiri tidak keberatan untuk melanjutkan pembelian asalkan dengan cara KPA (bukan tunai bertahap) dan tanpa dikenakan denda dari pengembang apabila terjadi keterlambatan KPA karena proses pembangunan belum dimulai atau tertunda (atas dasar "Surat Konfirmasi Unit Pesanan" yang sudah disepakati kedua belah pihak). Apabila pengembang tidak berkenan dengan cara KPA saya menegaskan untuk membatalkan pembelian dengan catatan semua uang booking dan uang muka yang sudah saya bayarkan disetorkan kembali kepada saya secara utuh ditambah dengan bunga yang biasanya berlaku di Indonesia dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Sebagai tambahan informasi, marketing mereka tidak memberikan informasi lain-lain, selain yang disampaikan sesuai kesepakatan yang tertulis di HALAMAN DEPAN "Surat Konfirmasi Unit Pesanan" dan ditandatangani bersama pada saat pembelian. Yang mana artinya saya berhak untuk tidak "menyetujui" aturan yang telah dibuat pengembang. Maka itu saya juga mohon pendapat BPSK apakah hal ini dapat menjadi serangan balik untuk pihak pengembang dikarenakan atas kecurangan atau kelalaian pihak pengembang itu sendiri. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan semestinya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih atas bantuan BPSK, Kemenpera, dan YLKI. Berikut adalah daftar nama dan nomor telepon pihak-pihak terkait yang sudah saya hubungi. YLKI Ibu Sularsih: (021) 797 1378 Kemenpera Ibu Novi: 0812 156 1865 Bank UOB Bapak Antonius: 0811 920 6405 PT. Harmas Jalesveva Kantor: (021) 751 3888 Bapak Prio Soecipto (Manajer marketing): 0856 100 8537 Bapak Tata (Mantan marketing yg sudah tidak bekerja untuk PT. Harmas lagi): 0857 7847 7117 Ibu Icha (CRO - Customer Relationship Officer): 0856 814 6466 Ibu Lisa (Administrasi): 0813 7051 3285 Ibu Heksa (Legal): 0813 8183 4933 Hormat saya, Yohanes

Jawaban : Menunggu

DIANA

Tanggal Posting : 10-Jan-2014 18:4
Alamat Email : dianapkbm@yahoo.co.id

Perihal :

Uraian :
Terjadinya pembayaran secara bertahap dan interval waktu yang terlalu lama tahap pertama dan kedua mestinya ada penjelasan dari pihak yang tangani program rumah tidak layak huni ini

Jawaban : Menunggu

dinta sugiarto

Tanggal Posting : 09-Jan-2014 12:4
Alamat Email : sugiarto.dinta@yahoo.com

Perihal : bapertarum pns luar kota

Uraian :
mengapa pns luar kota tidak boleh menggunakan bapertarum dikota lain. ayah saya seorang pns dikota jember yang ingin memiliki rumah menggunakan bapertarum dikota malang bukan untuk investasi tetapi untuk saya karena saya bekerja dimalang tetapi masih tinggal dirumah kost. padahal sampai saat ini ayah saya masih tinggal dirumah dinas. jika bisa tolong berikan solusi persyaratan untuk pns luar kota yang ingin bapertarum dikota lain?

Jawaban : Menunggu

Muhammad Yunus

Tanggal Posting : 08-Jan-2014 05:5
Alamat Email : yunuslagole@gmail.com

Perihal : Realisasi BSPS

Uraian :
Assalamu 'alaykum! Saya termasuk salahsatu penerima BSPS yang beralamat di Kel. Mandati 3, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, SulTra. Tahap pertama senilai Rp7.500.000 seperti yang tertera di buku rekening (masuk tanggal 11-10-2013) telah saya tandatangani pencairannya pada tanggal 12-12-2013. Saat itu, oleh fasilitatornya saya diberitahu bahwa proses pencairan sudah selesai dan tinggal menunggu bahan di rumah. Selanjutnya, penandatanganan pencairan tahap kedua senilai Rp3.500.000 pun telah saya lakukan atas panggilan kru fasilitator pada tanggal 27-12-2013. Permasalahannya adalah hingga kini bahan (papan) yang kami tunggu itu belum juga ada di tempat kami. Fasilitatornya telah satu kali saya hubungi/tanya via SMS ke nomor ponselnya, namun belum ada respon. Sementara kru fasilitator yang selama ini mendatangi kediaman kami untuk meminta biaya administrasi dan tandatangan saya mengatakan bahwa bahan itu belum diantar karena alamat saya tidak diketahui oleh yang akan mengantarnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana pula penyelesaian yg sesungguhnya tentang realisasi BSPS itu?

Jawaban : Menunggu

andreas

Tanggal Posting : 08-Jan-2014 00:4
Alamat Email : andreas66666@ovi.com

Perihal : butuh rumah murah

Uraian :
Saya ingin memiliki rumah murah,dan apakah thn 2014 bank di kota solo melayani program KPR FLPP? Berapa DP yg hrs di bayarkan klo ambil program KPR FLPP?

Jawaban : a. Sesuai Permenpera untuk program KPR FLPP kota solo harga jual rumah maksimal sebesar Rp. 88.000.000,- untuk DP minimal 5 % dari harga rumah. Untuk informasi lebih lanjut saudara dapat menghubungi bank-bank yang sudah bekerjasama dengan kami, antara lain : bank BTN Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI.

b. Untuk besaran DP adalah merupakan kewenangan dari bank pelaksana, biasanya minimal 10 % untuk biaya-biaya bank telah disepakati baiaya administrasi dari KPR, biaya provsis 0.5% dari KPR dan untuk biaya notaris tidak ditetapkan besarannya, namun diharapkan tidak terlalu mahal/tinggi sehingga dapat memberatkan kepada calon debitur. Perlu kami sampaikan bahwa yang disubsidi oleh pemerintah adalah suku bunganya yaitu sebesar 7,25 % p.a tetap selama masa kredit. Bank pelaksana yang telah bekerja sama dengan kemenpera untuk Program KPR FLPP antara lain :
1. Bank BNI;
2. Bank Mandiri;
3. Bank Syariah Mandiri;
4. Bank BRI;
5. Bank BRI Syariah;
6. Bank BTN;
7. Bank BTN Syariah;
8. Bank Bukopin;
9. BPD Sumatera Utara;
10. BPD Sumatera Utara Syariah;
11. BPD Riau Kepri;
12. BPD Nagari;
13. BPD Sumatera Selatan- Babel;
14. BPD Jawa Tengah;
15. BPD Prov DIY;
16. Bank DIY Syariah;
17. BPD Jawa Timur;
18. BPD Jawa Timur Syariah;
19. BPD Kalimantan Selatan;
20. BPD Kalimantan Tengah;
21. BPD Kalimantan Timur;
22. BPD Sulawesi Tenggara;
23. BPD NTT BPD Papua

muhammad agus,SH.MH

Tanggal Posting : 07-Jan-2014 21:0
Alamat Email : agus_mayoz@ymail.com

Perihal : pengaduan

Uraian :
assalamu alaikum,wrwb,, dengan hormat,pak menteri mohon petunjuk,,apakah masih ada tahap ke 2 untuk program BSPS 2014 karna di daerah saya masih ada yang belum kebagian bahkan seharusnya layak dapat bantuan tapi kenyataannya tidak tersentuh sama sekali,kalau masih ada lanjutannya,,kapan??terima kasih wassalam

Jawaban : Menunggu

AZIZI WIGUNA

Tanggal Posting : 07-Jan-2014 08:4
Alamat Email : azizialbanteni@yahoo.co.id

Perihal : Permohonan Bantuan Program KEMENPERA

Uraian :
salam sejahtera untuk kita semua, saya sebagai warga KP. Peusar Desa Sinarjaya Kecamatan Cigeulis Kab. Pandeglang-Banten turut prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini yang bertempat tinggal beralaskan tikar dan atap yang bocor jika hujan, dalam arti kurang layak huni, saya sebagai relawan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) ingin mengajukan diri membantu masyarakat agar masyarakat kurang mampu mendapat bantuan berupa program RTLH ataupun program yang berada di BLU PPP.

Jawaban : 1. Bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat pembiayaan Perumahan hanya mempunyai program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Untuk masalah yang seperti saudara sampaikan dapat saudara diajukan ke Deputi Perumahan swadaya Kementerian Perumahan rakyat.

2. Untuk program yang ada di BLU adalah program untuk rumah sejahtera (rumah baru) yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana yang sudah PKO dengan Kemenpera. Untuk program RTLH saudara/i bisa menghubungi Deputi Perumahan Swadaya, kemenpera dengan nomor telp : 021-7264461

yudi

Tanggal Posting : 06-Jan-2014 08:5
Alamat Email : praba.yudistira@semenbaturaja.co.id

Perihal : harga rumah flpp naik tp apraisial bank belum naik

Uraian :
maaf, katanya kepmen tentang kenaikan harga rumah flpp daerah khususny daerah sumatera sdh naik jadi 105juta. tetapi kenapa apraisial dari bank (BTN & BRI-S) masih 88juta. gimana koordinasi kemenpera dengan pihak banknya ya pak.....

Jawaban : 1.Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk program KPR FLPP wilayah sumatera harga jual rumah maksimal sebesar Rp. 88.000.000 dan hingga saat ini belum ada perubahan.

2. Permenpera yang masih berlaku adalah Permenpera 27 & 28 Tahun 2012 yang menyebutkan harga rumah sebagai berikut :
a) Wilayah I : sumatera Selain Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Sulawesi, dan jawa selain Jabodetabek Rp. 88.000.000,-
b) Wilayah II : Kalimantan, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara Rp. 95.000.000,-
c) Wilayah III : Papua dan Papua Barat Rp. 145.000.000,-
d) Wilayah IV : Jabodetabek, Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Bali Rp. 95.000.000,-.

Irfan Rossi Y

Tanggal Posting : 05-Jan-2014 19:1
Alamat Email : irfanrossi@yahoo.com

Perihal : SERTIFIKAT RUMAH

Uraian :
Saya adalah konsumen yang membeli rumah di Perumnas Bumi Widengan Permai yang beralamat di Tuban yang mana yang dibawah wilayah perumnas regional 6 cabang Lamongan.Rumah Tersebut telah kami lunasi semenjak bulan Desember 2012.Tetapi sampai sekarang tanggal 5 januari 2014 sertfikat tidak kunjung jadi..Mohon dibantu oleh pihak Kemenpera untuk menyampaikan ke Perum Perumnas.

Jawaban : Menunggu