Menu Content/Inhalt
          

Main Menu

Home
Mail Kemenpera
PPID
RAKONREG 2014
Kamus Istilah
Perpustakaan
Buku tamu
Forum Diskusi
Contact
 
 

Website Unit Eselon I

Sekretariat
Deputi Pembiayaan
Deputi Bidang
Perumahan Formal
Deputi Perumahan Swadaya
Deputi Pengembangan Kawasan
Inspektorat
BLU

Bergabung di Milis
Perumahan Rakyat

    
Page : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210


Reza Abidin

Tanggal Posting : 24-Dec-2013 09:1
Alamat Email : rezaabidin85@gmail.com

Perihal : Mall berkonsep Rumah Susun Non Hunian sudah beroperasi namun Belum ada Izin Layak Huni ?

Uraian :
Salam Hormat, Saya mewakili rekan- rekan pemilik kios ingin menanyakan jika suatu bangunan Mall yang menjadi satu dengan Hotel berkonsep Rumah Susun Non Hunian ( Strata Title ), telah beroperasi dari tahun 2010 namun belum memiliki Izin layak huni dikarenakan pemerintah daerah tersebut belum ada izin seperti itu, apakah melanggar PP No 4 Tahun 1988 pasal 5, pasal 7 dan pasal 35, UU No 16 Tahun 1985 pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 ? saya sudah menanyakan ke pemerintah setempat dan mereka bilang dulu izin tersebut dipegang oleh dinas PU namun sejak kota Tangerang menerapkan izin satu pintu, izin tersebut tidak ada. Mohon penjelasannya Terima Kasih atas bantuannya

Jawaban : Menunggu

Abdul Fatah

Tanggal Posting : 21-Dec-2013 21:0
Alamat Email : giant_toro90@yahoo.com

Perihal : Pengaduan Tentang Subsidi

Uraian :
Kepada Yth Bapak Menpera Republik Indonesia Saya atas nama Abdul Fatah, saya selaku konsumen Perum Grand Hegar PT MUJUR Majalengka Utama ingin menanyakan kepada Yth Bpk, Kemenpera selaku pembuat dan pengatur kebjakan tentang perum di seluruh indonesia Pertanyaannya: Kenapa Saya tidak mendapat subsidi dalam pengambilan kredit perum Di PT Mujur Majalengka Utama padahal saya selaku PNS dengan gaji dibawah 3 Juta Rupiah perbulan, bukankah subsidi itu diperuntukan untuk konsumen yang penghasilannya dibawah 3 juta Rupiah. Untuk itu saya selaku konsumen perum PT.Mujur Majalengka Utama Meminta perhatian dan kebijaksanaan dari Bapak Selaku Kemenpera RI untuk memberikan subsidi kredit kepada saya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Kemenpera RI, Saya selaku Konsumen Perum Grand Hegar Dawuan PT Mujur Majalengka Utama mengucapkan terima kasih

Jawaban : Untuk bisa mengajukan KPR FLPP dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Pemerintah telah memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- perbulan untuk dapat memiliki rumah dengan Program Kredit Pemilikan rumah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP), untuk dapat memperoleh bantuan Program KPR-FLPP dapat dilakukan dengan cara : 1. Menghubungi Bank Pelaksana untuk mengetahui informasi tentang program KPR-FLPP; 2. Melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Bank Pelaksana; 3. Memilih rumah tapak/susun; 4. Mengajukan Kredit/Pembiayaan ke Bank Pelaksana. Kriteria /persyaratan untuk mendapatkan rumah KPR FLPP : a) Berpenghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 3.500.000,- (untuk rumah tapak) b) Belum pernah memiliki rumah; c) Belum pernah menerima subsidi perumahan; d) Memiliki NPWP; e) Fotocopy (SPT) Tahunan PPH orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya; f) Surat keterangan penghasilan dari tetap dari tempat bekerja; Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan Kemenpera untuk Program KPR-FLPP antara lain : 1. Bank BNI; 2. Bank Mandiri; 3. Bank Syariah Mandiri; 4. Bank BRI; 5. Bank BRI Syariah; 6. Bank BTN; 7. Bank BTN Syariah; 8. Bank Bukopin; 9. BPD Sumatera Utara; 10. BPD Sumatera Utara Syariah; 11. BPD Riau Kepri; 12. BPD Nagari; 13. BPD Sumatera Selatan- Babel; 14. BPD Jawa Tengah; 15. BPD Prov DIY; 16. Bank DIY Syariah; 17. BPD Jawa Timur; 18. BPD Jawa Timur Syariah; 19. BPD Kalimantan Selatan; 20. BPD Kalimantan Tengah; 21. BPD Kalimantan Timur; 22. BPD Sulawesi Tenggara; 23. BPD NTT BPD Papua Untuk harga rumah yang dibeli melalui Program KPR-FLPP sesuai Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 dikelompokan menjadi 4 (empat) wilayah : 1. Wilayah I : sumatera Selain Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Sulawesi, dan jawa selain Jabodetabek Rp. 88.000.000,- 2. Wilayah II : Kalimantan, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara Rp. 95.000.000,- 3. Wilayah III : Papua dan Papua Barat Rp. 145.000.000,- 4. Wilayah IV : Jabodetabek, Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Bali Rp. 95.000.000,-.

carrin

Tanggal Posting : 20-Dec-2013 16:1
Alamat Email : carrinbrown@blumail.org`

Perihal : yang Anda cari pinjaman

Uraian :
Selamat siang semuanya, saya berharap saya dapat memenuhi beberapa kebutuhan di sini, yang Anda cari pinjaman, Xmas, pribadi atau bisnis pinjaman, pinjaman hipotek. tidak khawatir lagi karena kami berada di sini untuk memenuhi kebutuhan Anda okay.we memberikan pinjaman dengan suku bunga 2% dan persyaratan pinjaman baik nyaman dan condition.contact perusahaan saya hari ini di (carrinbrown@blumail.org). kami menunggu Anda menghubungi.

Jawaban : Menunggu

atmojo

Tanggal Posting : 20-Dec-2013 11:3
Alamat Email : atmojo_utomo@yahoo.com

Perihal : bsps/ Ds. Patalan

Uraian :
Program BSPS, tdk transparan dan diskriminatis, BPK dan KPK perlu turun tangan, karena pelaksanaanya tidak sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yg ada, ditengarahi ada muatan politis. Salam Atmojo.

Jawaban : Terima kasih atas informasi dari saudara, hanya kami perlu kejelasan, di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota/Provinsi mana kejadiannya, dan apa ketidaksesuaiannya (permasalahannya), sehingga kami punya data yang cukup untuk melakukan tindak turun tangan. Terima kasih.

bagus

Tanggal Posting : 20-Dec-2013 07:4
Alamat Email : b8abdi87@gmail.com

Perihal : cara komplin

Uraian :
pa sy konsumen permahan negara kibin serang bagaimana sy bingung di musim hujan perumahan negara banjir tiap tahunnya kita dan di perumahan posisi rumah sangat rendah kita sudah komplin ke pihak depeloper PT.Indo negara lestari tapi tidak ada solusi bahkan sekarang cuci tangan..apa solusi dr pa menteri

Jawaban : Menunggu

bowo

Tanggal Posting : 19-Dec-2013 14:3
Alamat Email : j4k4mu4r4@yahoo.co.id

Perihal : bantuan BSPS

Uraian :
bagaimana prosedur pengaduan penyalahgunaan bantuan bsps yang ada di lokasi? saya berharap bantuan ini bisa dilakukan secara transparan dan benar-benar tepat sasaran. terimakasih sebelumnya

Jawaban : Anda dapat melaporkannya di WEB SITE ini dengan jelas, lokasinya dimana (RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi) siapa yang melakukan penyalahgunaan dan apa yang dilakukannya sehingga kami mempunyai data yang cukup untuk melakukan tindak turun tangan, terima kasih.

cosmos

Tanggal Posting : 18-Dec-2013 08:4
Alamat Email : cosmos.sgn@gmail.com

Perihal : sertifikat FLPP

Uraian :
3 tahun lalu saya beli rumah yang ikut program FLLP dari pemerintah.ketika marketing deplovernya menjelaskan bahwa sertifikatnya adalah sertifikat hak milik(SHM) dan dibrosur - brosur juga di tuliskan SHM dan brosur itu masih ada saya simpan .sekarang setelah saya sering membaca artikel tentang property ternyata sertifikat itu ada beberapa macam mis.HGU,SHGB,SHM.baru saya cek kontrak KPR saya teryata sertikat rumah yang saya beli adalah sertifikat SHGB.pada saat akad kredit saya belum paham tetang ini karena masih minimnya pengetahuan saya tengtang property .yang mau saya tanyakan adalah : 1.perumahan yang ikut program FLPP permerintah sertifikatnya apa? 2.tindakan apa yang saya lakukan karena saya sudah di bohongi oleh deplovernya tengtang sertikat ini?

Jawaban : Untuk program KPR FLPPP sertifikat yang dikeluarkan adalah “ sertifikat hak milik” sedangkan untuk sertifikat yang anda miliki sebaiknya ditanyakan kembali kepengembangnya karena tidak sesuai dengan perjanjian awal pada waktu akad kredit.

Yulizar

Tanggal Posting : 16-Dec-2013 16:2
Alamat Email : yulizar295@ymail.com

Perihal : pengaduan

Uraian :
Mohon di selidiki Pendataan RTLH di KAb Aceh Tamiang Desa Durian Tidak tepat sasaran

Jawaban : Menunggu

pramita setyana

Tanggal Posting : 16-Dec-2013 16:2
Alamat Email : setya_aurelia@yahoo.com

Perihal : kpr flpp di tegal jawa tengah

Uraian :
mohon informasi perumahan flpp yg ada di tegal, sedang butuh utk rumah tinggal

Jawaban : Untuk bisa mengajukan KPR FLPP dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Pemerintah telah memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- perbulan untuk dapat memiliki rumah dengan Program Kredit Pemilikan rumah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP), untuk dapat memperoleh bantuan Program KPR-FLPP dapat dilakukan dengan cara : 1. Menghubungi Bank Pelaksana untuk mengetahui informasi tentang program KPR-FLPP; 2. Melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Bank Pelaksana; 3. Memilih rumah tapak/susun; 4. Mengajukan Kredit/Pembiayaan ke Bank Pelaksana. Kriteria /persyaratan untuk mendapatkan rumah KPR FLPP : a) Berpenghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 3.500.000,- (untuk rumah tapak) b) Belum pernah memiliki rumah; c) Belum pernah menerima subsidi perumahan; d) Memiliki NPWP; e) Fotocopy (SPT) Tahunan PPH orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya; f) Surat keterangan penghasilan dari tetap dari tempat bekerja; Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan Kemenpera untuk Program KPR-FLPP antara lain : 1. Bank BNI; 2. Bank Mandiri; 3. Bank Syariah Mandiri; 4. Bank BRI; 5. Bank BRI Syariah; 6. Bank BTN; 7. Bank BTN Syariah; 8. Bank Bukopin; 9. BPD Sumatera Utara; 10. BPD Sumatera Utara Syariah; 11. BPD Riau Kepri; 12. BPD Nagari; 13. BPD Sumatera Selatan- Babel; 14. BPD Jawa Tengah; 15. BPD Prov DIY; 16. Bank DIY Syariah; 17. BPD Jawa Timur; 18. BPD Jawa Timur Syariah; 19. BPD Kalimantan Selatan; 20. BPD Kalimantan Tengah; 21. BPD Kalimantan Timur; 22. BPD Sulawesi Tenggara; 23. BPD NTT BPD Papua Untuk harga rumah yang dibeli melalui Program KPR-FLPP sesuai Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 dikelompokan menjadi 4 (empat) wilayah : 1. Wilayah I : sumatera Selain Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Sulawesi, dan jawa selain Jabodetabek Rp. 88.000.000,- 2. Wilayah II : Kalimantan, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara Rp. 95.000.000,- 3. Wilayah III : Papua dan Papua Barat Rp. 145.000.000,- 4. Wilayah IV : Jabodetabek, Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Bali Rp. 95.000.000,-.

ANDIK

Tanggal Posting : 16-Dec-2013 10:1
Alamat Email : warunglarismanis@gail.com

Perihal : pasilitas umum

Uraian :
Bapak Menteri yang terhormat, saya mau mengadukan P.T.kembang jawa selaku pengembang perumahan di kota Kediri Jawa Timur. Bahwa pihak mereka tidak mau membangun pasilitas tempat ibadah di lokasi perumahan wisma asri II desa Pesantren kota Kediri Jawa Timur. terima kasih atas perhatiannya.

Jawaban : Menunggu