Menu Content/Inhalt
          

Main Menu

Home
Mail Kemenpera
PPID
RAKONREG 2014
CPNS 2014
Kamus Istilah
Perpustakaan
Buku tamu
Forum Diskusi
Contact
 
 

Website Unit Eselon I

Sekretariat
Deputi Pembiayaan
Deputi Bidang
Perumahan Formal
Deputi Perumahan Swadaya
Deputi Pengembangan Kawasan
Inspektorat
BLU

Bergabung di Milis
Perumahan Rakyat

    
Page : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212


rudi abdulah salam

Tanggal Posting : 08-Dec-2013 12:1
Alamat Email : rudysalam76@yahoo.co.id

Perihal : cara mendapatkan KPR subsidi kemenpera

Uraian :
saya ingin minta tolong dari KEMENPERA adakah subsidi untuk orang miskin seperti saya untuk bisa memiliki rumah yg layak huni kenapa perumahan di daerah kudus, jawa tengah kok sangat mahal" ga ada yg berpihak bagi rakyat yg berpenghasilan rendah seperti saya dengan gaji per bulan hanya Rp 880.000 bekerja sebagai karyawan swasta, saya berkeingina untuk punya rumah sendiri hidup bersama anak dan istri saya ingin mandiri dan gak mau lagi merepotkan orang tua saya, saya berharap ada perhatian dari KEMENPERA untuk solusi buat saya untuk mempunyai rumah sendiri. terima kasih sebelumnya

Jawaban : Untuk bisa mengajukan KPR FLPP dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Pemerintah telah memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- perbulan untuk dapat memiliki rumah dengan Program Kredit Pemilikan rumah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP), untuk dapat memperoleh bantuan Program KPR-FLPP dapat dilakukan dengan cara : 1. Menghubungi Bank Pelaksana untuk mengetahui informasi tentang program KPR-FLPP; 2. Melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Bank Pelaksana; 3. Memilih rumah tapak/susun; 4. Mengajukan Kredit/Pembiayaan ke Bank Pelaksana. Kriteria /persyaratan untuk mendapatkan rumah KPR FLPP : a) Berpenghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 3.500.000,- (untuk rumah tapak) b) Belum pernah memiliki rumah; c) Belum pernah menerima subsidi perumahan; d) Memiliki NPWP; e) Fotocopy (SPT) Tahunan PPH orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya; f) Surat keterangan penghasilan dari tetap dari tempat bekerja; Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan Kemenpera untuk Program KPR-FLPP antara lain : 1. Bank BNI; 2. Bank Mandiri; 3. Bank Syariah Mandiri; 4. Bank BRI; 5. Bank BRI Syariah; 6. Bank BTN; 7. Bank BTN Syariah; 8. Bank Bukopin; 9. BPD Sumatera Utara; 10. BPD Sumatera Utara Syariah; 11. BPD Riau Kepri; 12. BPD Nagari; 13. BPD Sumatera Selatan- Babel; 14. BPD Jawa Tengah; 15. BPD Prov DIY; 16. Bank DIY Syariah; 17. BPD Jawa Timur; 18. BPD Jawa Timur Syariah; 19. BPD Kalimantan Selatan; 20. BPD Kalimantan Tengah; 21. BPD Kalimantan Timur; 22. BPD Sulawesi Tenggara; 23. BPD NTT BPD Papua Untuk harga rumah yang dibeli melalui Program KPR-FLPP sesuai Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 dikelompokan menjadi 4 (empat) wilayah : 1. Wilayah I : sumatera Selain Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Sulawesi, dan jawa selain Jabodetabek Rp. 88.000.000,- 2. Wilayah II : Kalimantan, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara Rp. 95.000.000,- 3. Wilayah III : Papua dan Papua Barat Rp. 145.000.000,- 4. Wilayah IV : Jabodetabek, Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Bali Rp. 95.000.000,-.

Zulhan

Tanggal Posting : 08-Dec-2013 10:5
Alamat Email : zulhan_82@ymail.com

Perihal : Informasi tentang KPR

Uraian :
Saya ingin memiliki KPR Bersubsidi seperti yg diiklankan di Televisi beberapa minggu ini yang direncanakan pemerintah dalam waktu dekat. Bagaimana caranya?jika perlu pendaftaran, dimana pelaksanaannya? terimakasih.

Jawaban : Untuk bisa mengajukan KPR FLPP dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Pemerintah telah memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- perbulan untuk dapat memiliki rumah dengan Program Kredit Pemilikan rumah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP), untuk dapat memperoleh bantuan Program KPR-FLPP dapat dilakukan dengan cara : 1. Menghubungi Bank Pelaksana untuk mengetahui informasi tentang program KPR-FLPP; 2. Melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Bank Pelaksana; 3. Memilih rumah tapak/susun; 4. Mengajukan Kredit/Pembiayaan ke Bank Pelaksana. Kriteria /persyaratan untuk mendapatkan rumah KPR FLPP : a) Berpenghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 3.500.000,- (untuk rumah tapak) b) Belum pernah memiliki rumah; c) Belum pernah menerima subsidi perumahan; d) Memiliki NPWP; e) Fotocopy (SPT) Tahunan PPH orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya; f) Surat keterangan penghasilan dari tetap dari tempat bekerja; Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan Kemenpera untuk Program KPR-FLPP antara lain : 1. Bank BNI; 2. Bank Mandiri; 3. Bank Syariah Mandiri; 4. Bank BRI; 5. Bank BRI Syariah; 6. Bank BTN; 7. Bank BTN Syariah; 8. Bank Bukopin; 9. BPD Sumatera Utara; 10. BPD Sumatera Utara Syariah; 11. BPD Riau Kepri; 12. BPD Nagari; 13. BPD Sumatera Selatan- Babel; 14. BPD Jawa Tengah; 15. BPD Prov DIY; 16. Bank DIY Syariah; 17. BPD Jawa Timur; 18. BPD Jawa Timur Syariah; 19. BPD Kalimantan Selatan; 20. BPD Kalimantan Tengah; 21. BPD Kalimantan Timur; 22. BPD Sulawesi Tenggara; 23. BPD NTT BPD Papua Untuk harga rumah yang dibeli melalui Program KPR-FLPP sesuai Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 dikelompokan menjadi 4 (empat) wilayah : 1. Wilayah I : sumatera Selain Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Sulawesi, dan jawa selain Jabodetabek Rp. 88.000.000,- 2. Wilayah II : Kalimantan, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara Rp. 95.000.000,- 3. Wilayah III : Papua dan Papua Barat Rp. 145.000.000,- 4. Wilayah IV : Jabodetabek, Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Bali Rp. 95.000.000,-.

YOGI HINDARTO

Tanggal Posting : 07-Dec-2013 12:0
Alamat Email : yogi.hindarto@multistrada.co.id

Perihal : KEBANJIRAN

Uraian :
Dear PA Menteri... KAMI warga Perumahan TPI Di kecamatan Kedung Waringin desa Waringin JAya..mengalami kebanjiran akibat Drainase dan sanitasi Air pembuangan yang tidak memadai...Sebenarnya Kami harus Claim kemana..karena kami Claim ke Developer ,,,belum ada jawaban yang jelas..Nama Developer PT Sarana Bumi Sentosa

Jawaban : Menunggu

Marwati

Tanggal Posting : 05-Dec-2013 13:4
Alamat Email : wati.skm@gmail.com

Perihal : Rumah bersubsidi

Uraian :
Assalam bapak menteri,, saya juga mau menanyakan tentang KPR bersubsidi,,apakah programnya ada di Makassar/Maros, Sulsel,, apakah KPR bersubsidi diperuntukkan juga untuk PNS Gol. III, karena banyak issue yang saya dengar kl KPR bersubsidi hanya untuk Gol.I dan Gol.II...dimana harus mendaftar, bagaimana cara mendaftarnya serta berapa DP dan angsurannya, terima kasih.

Jawaban : Untuk bisa mengajukan KPR FLPP dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Pemerintah telah memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- perbulan untuk dapat memiliki rumah dengan Program Kredit Pemilikan rumah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP), untuk dapat memperoleh bantuan Program KPR-FLPP dapat dilakukan dengan cara : 1. Menghubungi Bank Pelaksana untuk mengetahui informasi tentang program KPR-FLPP; 2. Melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Bank Pelaksana; 3. Memilih rumah tapak/susun; 4. Mengajukan Kredit/Pembiayaan ke Bank Pelaksana. Kriteria /persyaratan untuk mendapatkan rumah KPR FLPP : a) Berpenghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 3.500.000,- (untuk rumah tapak) b) Belum pernah memiliki rumah; c) Belum pernah menerima subsidi perumahan; d) Memiliki NPWP; e) Fotocopy (SPT) Tahunan PPH orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya; f) Surat keterangan penghasilan dari tetap dari tempat bekerja; Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan Kemenpera untuk Program KPR-FLPP antara lain : 1. Bank BNI; 2. Bank Mandiri; 3. Bank Syariah Mandiri; 4. Bank BRI; 5. Bank BRI Syariah; 6. Bank BTN; 7. Bank BTN Syariah; 8. Bank Bukopin; 9. BPD Sumatera Utara; 10. BPD Sumatera Utara Syariah; 11. BPD Riau Kepri; 12. BPD Nagari; 13. BPD Sumatera Selatan- Babel; 14. BPD Jawa Tengah; 15. BPD Prov DIY; 16. Bank DIY Syariah; 17. BPD Jawa Timur; 18. BPD Jawa Timur Syariah; 19. BPD Kalimantan Selatan; 20. BPD Kalimantan Tengah; 21. BPD Kalimantan Timur; 22. BPD Sulawesi Tenggara; 23. BPD NTT BPD Papua Untuk harga rumah yang dibeli melalui Program KPR-FLPP sesuai Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 dikelompokan menjadi 4 (empat) wilayah : 1. Wilayah I : sumatera Selain Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Sulawesi, dan jawa selain Jabodetabek Rp. 88.000.000,- 2. Wilayah II : Kalimantan, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara Rp. 95.000.000,- 3. Wilayah III : Papua dan Papua Barat Rp. 145.000.000,- 4. Wilayah IV : Jabodetabek, Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Bali Rp. 95.000.000,-.

vicky

Tanggal Posting : 05-Dec-2013 13:2
Alamat Email : a1055_vicky@yahoo.com

Perihal : lokasi

Uraian :
dimana bisa didapatkan update lokasi atau daerah pembangunan perumahan dari kemenpera?? dan bagaimana skema dari bank maupun penjamin keuangan ny

Jawaban : Untuk lokasi perumahan saudara /i bisa datang ke bank pelaksana atau pengembang yang ada di propinsi tersebut dan sudah kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Untuk skema dari Bank, saudara/i bisa melihat di website www.kemenpera.go.id

Luthfiana

Tanggal Posting : 04-Dec-2013 20:2
Alamat Email : luthfiana@gmail.com

Perihal : Developer Kafi Terrace Bermasalah

Uraian :
Saya adalah Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati yang menggunakan fasilitias KPR dalam membeli rumah di lokasi M. Kafi 1, Jagakarsa Ciganjur Jakarta Selatan. Perumahan tersebut bernama KAFI TERRACE. Hingga saat ini sudah hampir setahun rumah yang kami beli tersebut tidak ada realisasi pembangunan bahkan terkesan ditelantarkan oleh pihak Developer PT. IRFOUREN CITI. Alamat PT. Irfouren Citi: Jl Kebon Sirih Timur Dalam 3-A RT 004/05. Kebon Sirih, Menteng. Jakarta Pusat 10340 DKI Jakarta. Telpon: (021) 3142289. Setelah akad kredit disetujui oleh Bank BNI Syariah dan penandatangan PPJB tanggal 28-Maret-2013, rumah dibangun dalam jangka waktu 10 bulan, tetapi sampai pengaduan ini dibuat rumah saya belum dibangun sama sekali (masih berupa tanah kavling). Sayai sangat kesulitan mencari pihak (direksi) developer untuk menyelesaikan tanggung jawabnya membangun rumah tersebut, dan kamipun meminta pihak Bank BNI Syariah (BNIS) turun langsung dalam melakukan pengawasan kepada developer dan memfasilitasi kami dalam menyelesaikan masalah pembangunan rumah kami tersebut, karena kewajiban kami sampai sekarang dalam membayar cicilan KPR tetap kami jalankan. Sejauh ini kami melihat BNIS masih menjanjikan mediasi kpd kami tapi hasilnya tetap nihil, tak ada kemajuan apapun. Surat teguran kami kepada Developer dan BNIS tidak membuahkan hasil. Kami menanyakan kepada Kepala cabang BNIS cabang Fatmawati: Bapak Muhamad Syarif, mengapa sampai saat ini tidak ada solusi kpd kami untuk segera mengambil langkah2 upaya hukum karena kewajiban kami baik kepada developer PT. IRFOUREN CITI dan BNIS sudah kami penuhi, bahkan dalam penjelasan langsung pihak BNIS kepada kami telah mentransfer sejumlah dana kepada pihak Developer PT. IRFOUREN CITI sebesar 65 % untuk Tahap-1 kepada developer tersebut yang seharusnya dalam keterangan SURAT KEPUTUSAN PEMBIAYAAN Tahap-1 pembiayaan sebesar 50% dari maksimum pokok, apabila syarat-syarat realisasi terpenuhi. Dengan ini saya mohon bantuan Bapak Menteri Kemenpera untuk mengatasi masalah ini, karena rumah tersebut sangat kami butuhkan. Selama ini berbagai dalih diberikan oleh Developer dan pihak BNIS yang tidak ada ketegasan kepada pihak developer. Terimakasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Menteri Kemenpera.

Jawaban : Menunggu

Ade Putra Segara

Tanggal Posting : 04-Dec-2013 17:0
Alamat Email : adesegara@gmail.com

Perihal : KPR Bersubsidi

Uraian :
Salam Hormat bapak menteri,,saya mau menanyakan tentang KPR rumah yang bersubsidi itu,,bagaimana cara daftarnya dan bagaimana tentang uang muka dan cicilannya...apakah ada programnya yang di daera MATARAM NTB,,terima kasih

Jawaban : Untuk bisa mengajukan KPR FLPP dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Pemerintah telah memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- perbulan untuk dapat memiliki rumah dengan Program Kredit Pemilikan rumah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP), untuk dapat memperoleh bantuan Program KPR-FLPP dapat dilakukan dengan cara : 1. Menghubungi Bank Pelaksana untuk mengetahui informasi tentang program KPR-FLPP; 2. Melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Bank Pelaksana; 3. Memilih rumah tapak/susun; 4. Mengajukan Kredit/Pembiayaan ke Bank Pelaksana. Kriteria /persyaratan untuk mendapatkan rumah KPR FLPP : a) Berpenghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 3.500.000,- (untuk rumah tapak) b) Belum pernah memiliki rumah; c) Belum pernah menerima subsidi perumahan; d) Memiliki NPWP; e) Fotocopy (SPT) Tahunan PPH orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya; f) Surat keterangan penghasilan dari tetap dari tempat bekerja; Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan Kemenpera untuk Program KPR-FLPP antara lain : 1. Bank BNI; 2. Bank Mandiri; 3. Bank Syariah Mandiri; 4. Bank BRI; 5. Bank BRI Syariah; 6. Bank BTN; 7. Bank BTN Syariah; 8. Bank Bukopin; 9. BPD Sumatera Utara; 10. BPD Sumatera Utara Syariah; 11. BPD Riau Kepri; 12. BPD Nagari; 13. BPD Sumatera Selatan- Babel; 14. BPD Jawa Tengah; 15. BPD Prov DIY; 16. Bank DIY Syariah; 17. BPD Jawa Timur; 18. BPD Jawa Timur Syariah; 19. BPD Kalimantan Selatan; 20. BPD Kalimantan Tengah; 21. BPD Kalimantan Timur; 22. BPD Sulawesi Tenggara; 23. BPD NTT BPD Papua Untuk harga rumah yang dibeli melalui Program KPR-FLPP sesuai Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 dikelompokan menjadi 4 (empat) wilayah : 1. Wilayah I : sumatera Selain Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Sulawesi, dan jawa selain Jabodetabek Rp. 88.000.000,- 2. Wilayah II : Kalimantan, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara Rp. 95.000.000,- 3. Wilayah III : Papua dan Papua Barat Rp. 145.000.000,- 4. Wilayah IV : Jabodetabek, Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Bali Rp. 95.000.000,-.

indra yudianto

Tanggal Posting : 04-Dec-2013 14:0
Alamat Email : indra_2461@ymail.com

Perihal : KPR

Uraian :
Gimana yaa syarat syarat cara dapatkan subsidi KPR DARI KEMENPERA,,Apakah Balikpapan Kaltim sudah masuk dalam program Subsidi KPR

Jawaban : Untuk bisa mengajukan KPR FLPP dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Pemerintah telah memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- perbulan untuk dapat memiliki rumah dengan Program Kredit Pemilikan rumah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP), untuk dapat memperoleh bantuan Program KPR-FLPP dapat dilakukan dengan cara : 1. Menghubungi Bank Pelaksana untuk mengetahui informasi tentang program KPR-FLPP; 2. Melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Bank Pelaksana; 3. Memilih rumah tapak/susun; 4. Mengajukan Kredit/Pembiayaan ke Bank Pelaksana. Kriteria /persyaratan untuk mendapatkan rumah KPR FLPP : a) Berpenghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 3.500.000,- (untuk rumah tapak) b) Belum pernah memiliki rumah; c) Belum pernah menerima subsidi perumahan; d) Memiliki NPWP; e) Fotocopy (SPT) Tahunan PPH orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya; f) Surat keterangan penghasilan dari tetap dari tempat bekerja; Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan Kemenpera untuk Program KPR-FLPP antara lain : 1. Bank BNI; 2. Bank Mandiri; 3. Bank Syariah Mandiri; 4. Bank BRI; 5. Bank BRI Syariah; 6. Bank BTN; 7. Bank BTN Syariah; 8. Bank Bukopin; 9. BPD Sumatera Utara; 10. BPD Sumatera Utara Syariah; 11. BPD Riau Kepri; 12. BPD Nagari; 13. BPD Sumatera Selatan- Babel; 14. BPD Jawa Tengah; 15. BPD Prov DIY; 16. Bank DIY Syariah; 17. BPD Jawa Timur; 18. BPD Jawa Timur Syariah; 19. BPD Kalimantan Selatan; 20. BPD Kalimantan Tengah; 21. BPD Kalimantan Timur; 22. BPD Sulawesi Tenggara; 23. BPD NTT BPD Papua Untuk harga rumah yang dibeli melalui Program KPR-FLPP sesuai Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 dikelompokan menjadi 4 (empat) wilayah : 1. Wilayah I : sumatera Selain Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Sulawesi, dan jawa selain Jabodetabek Rp. 88.000.000,- 2. Wilayah II : Kalimantan, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara Rp. 95.000.000,- 3. Wilayah III : Papua dan Papua Barat Rp. 145.000.000,- 4. Wilayah IV : Jabodetabek, Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Bali Rp. 95.000.000,-.

Yohanis Okdinon

Tanggal Posting : 04-Dec-2013 10:3
Alamat Email : yustinokdinon@gmail.com

Perihal : Usulan Quota Rmh masy tertinggal

Uraian :
Berkenan dengan adanya kerjasama antara Kemenpera dan kementerian pembangunan daerah tertinggal, kami masyarakat diperkampungan-perkampungan terkecil di kabupaten Mappi Provinsi Papua menyambutnya dengan penuh antusias. Kami berharap bahwa kerjasama dengan alokasi perumahan untuk Papua begitu besar sehingga kami atas nama masyarakat tertinggal kabupaten Mappi memohon kepada kemenpera untuk memberikan quota kepada kami 250 unit. Hal ini sangat penting karena kami masih hidup dalam rumah-rumah yang tidak layak dan anak-anak kami banyak menderita kesehatan buruk akibat hunian kami yang tidak memenuhi standart rumah sehat. Pada kesempatan ini juga, kami mau sampaikan kepada kemenpera, bahwa membangun rumah sehat di daerah kami, material bangunannya disesuaikan dengan kondisi geografis kami dan pertimbangan insfrastruktur dasar penunjang mobilisasi material bangunan. Kami lebih memilih membangun rumah sehat di tepat kami menggunakan material kayu besi dan tian umpaknya bisa dengan konstruksi besi. Kayu besi tadi berasal dari dusun kami dan pembuatannya sesuai tipe perumahan yang ditawarkan kementerian atau akan kami ajukan desain perumahan dan R.A.Bnya sesuai dengan kondisi kami. Bila hal ini mendapat perhatian kemenpera, kami harapkan ada petunjuk yang dari pihak kemenpera untuk kami tindaklanjuti. Demikian usulan ini kami buat. Atas perhatian dan dukungan Kemenpera, Kami masyarakat tertinggal Kabupaten Mappi Provinsi Papua mengucapkan Terima Kasih. Koordinator Masyarakat Tertinggal Kabupaten Mappi Provinsi Papua YOHANIS OKDINON

Jawaban : Menunggu

Novi

Tanggal Posting : 02-Dec-2013 22:3
Alamat Email : nov_ye@yahoo.com

Perihal : Kredit Rumah Bersubsidi

Uraian :
Kepada Bpk/Ibu Yth. Saya mau bertanya, kemarin saya pernah mendangar KPR yang dapat subsidi dari kementrian perumahan rakyat dan bekerja sama dengan beberapa bank. Bagaimana cara saya mendapatkan KPR bersubsidi tersebut? Apakah di medan tersedia program KPR bersubsidi? Apa2 saja syarat2 untuk mendapatkan KPR bersubsidi tersebut Terima kasih atas jawaban dari Bpk/Ibu.

Jawaban : Untuk bisa mengajukan KPR FLPP dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Pemerintah telah memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- perbulan untuk dapat memiliki rumah dengan Program Kredit Pemilikan rumah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP), untuk dapat memperoleh bantuan Program KPR-FLPP dapat dilakukan dengan cara : 1. Menghubungi Bank Pelaksana untuk mengetahui informasi tentang program KPR-FLPP; 2. Melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Bank Pelaksana; 3. Memilih rumah tapak/susun; 4. Mengajukan Kredit/Pembiayaan ke Bank Pelaksana. Kriteria /persyaratan untuk mendapatkan rumah KPR FLPP : a) Berpenghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 3.500.000,- (untuk rumah tapak) b) Belum pernah memiliki rumah; c) Belum pernah menerima subsidi perumahan; d) Memiliki NPWP; e) Fotocopy (SPT) Tahunan PPH orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya; f) Surat keterangan penghasilan dari tetap dari tempat bekerja; Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan Kemenpera untuk Program KPR-FLPP antara lain : 1. Bank BNI; 2. Bank Mandiri; 3. Bank Syariah Mandiri; 4. Bank BRI; 5. Bank BRI Syariah; 6. Bank BTN; 7. Bank BTN Syariah; 8. Bank Bukopin; 9. BPD Sumatera Utara; 10. BPD Sumatera Utara Syariah; 11. BPD Riau Kepri; 12. BPD Nagari; 13. BPD Sumatera Selatan- Babel; 14. BPD Jawa Tengah; 15. BPD Prov DIY; 16. Bank DIY Syariah; 17. BPD Jawa Timur; 18. BPD Jawa Timur Syariah; 19. BPD Kalimantan Selatan; 20. BPD Kalimantan Tengah; 21. BPD Kalimantan Timur; 22. BPD Sulawesi Tenggara; 23. BPD NTT BPD Papua Untuk harga rumah yang dibeli melalui Program KPR-FLPP sesuai Permenpera No. 27 dan 28 Tahun 2012 dikelompokan menjadi 4 (empat) wilayah : 1. Wilayah I : sumatera Selain Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Sulawesi, dan jawa selain Jabodetabek Rp. 88.000.000,- 2. Wilayah II : Kalimantan, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara Rp. 95.000.000,- 3. Wilayah III : Papua dan Papua Barat Rp. 145.000.000,- 4. Wilayah IV : Jabodetabek, Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Bali Rp. 95.000.000,-.