Menu Content/Inhalt
          

Main Menu

Home
Mail Kemenpera
PPID
Pameran BLU-PPP Expo 2013
RAKONREG
Kamus Istilah
Perpustakaan
Buku tamu
Forum Diskusi
Contact
 
 

Website Unit Eselon I

Sekretariat
Deputi Pembiayaan
Deputi Bidang
Perumahan Formal
Deputi Perumahan Swadaya
Deputi Pengembangan Kawasan
Inspektorat
BLU

Bergabung di Milis
Perumahan Rakyat

    
Page : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196


Nurus Safingi

Tanggal Posting : 20-Jan-2014 20:4
Alamat Email : nurus.safingi@gmail.com

Perihal : Proyek semenisasi (Pengecoran Jalan)

Uraian :
Assalamu alaikum.. saya mau mengadukan perihal bahwa sekarang diperumahan saya ada proyek pengecoran jalan.Akan tetapi jalan didepan rumah saya tidak dilakukan pengecoran, sementara gang lain seperti O1,O2,O3,06,07 dilakukan pengecoran.Hal ini coba kami tanyakan ke mandor proyek tapi malah memberikan alasan yang bermacam-macam spt : 1. tidak masuk peta area pengecoran 2. kehabisan material dan alasan yang lain.Sedangkan saat ini proses pengecoran masih berlanjut dan pindah ke blok yang lain, dan meninggalkan gang diblok O4-O5 tanpa pengecoran. Mohon pengaduan saya mendapat respon yang baik, agar rasa keadilan bisa dirasakan seluruh Indonesia. Wassalamu alaikum wr.wb.

Jawaban : Agar lebih jelasnya saudara menanyakan kepada pemberi tugas proyek pengecoran jalan.

Moh. Imam Syaiffullah

Tanggal Posting : 20-Jan-2014 14:3
Alamat Email : mohimams@gmail.com

Perihal : Pengembang Ingkar Janji

Uraian :
Asslamulaikum Pak, Saat ini perumahan kami mengalami kebanjiran. Sebelumnya di brosur dikatakan perumahan ini bebas banjir. Setelah kami telusuri, ternyata pengembang ini tidak membangun saluran air, hanya mengandalkan sumur resapan yang tidak memadai utk perumahan yang mempunyai 300 unit. Kami sudah berbicara dengan pimpinan developer, tetapi karena perumahan mereka sudah laku semua, pimpinan developer tersebut tidak beitikad baik. Padahal kami hanya ingin meminta pihak developer membangun saluran air keluar. Mohon arahannya apa yang harus kami lakukan agar pihak developer menetapati janjinya Terima kasih

Jawaban : a)Dalam Pengurusan IMB beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain : lokasi harus bebas banjir, bahwa daerah tersebut harus membuat sumur serapan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013.

b)Dalam Melakukan pemasaran apa yang disampaikan dalam brosur harus dilaksanakan oleh pengembang;

Rekomendasi agar konsumen melaporkan kepada Pemda setempat terkait dengan poin a dan kepada YLKI terkait poin b.

muntaal

Tanggal Posting : 18-Jan-2014 18:1
Alamat Email : muntaal.saja@gmail.com

Perihal : bedah rumah

Uraian :
pak menpera ,,siapa bilang program bedah rumah tepat sasaran ,,tolong dong tinjau rumah pasangan mbah pasiran dan sami ,di desa sogo rt22 rw5 balerejo madiun sangat tdk layak huni dan hingga laporan ini saya kirim rumah itu tak tersentuh program bedah rumah ,trms

Jawaban : Menunggu

AGUS SETIAWAN

Tanggal Posting : 18-Jan-2014 17:0
Alamat Email : setiawan090983@yahoo.com

Perihal : PPJB KPR SUBSIDI

Uraian :
saya mau tanya untuk masalah akad kredit masih pakai PPJB apakah masih bisa dilakukan,karena setau saya untuk akad kredit pake ppjb hanya sampai bulan desember 2013 pertanyaan saya apakah kebijakan pake PPJB diperpanjang tidak?terimakasih

Jawaban : Menunggu

robi afdi

Tanggal Posting : 18-Jan-2014 10:5
Alamat Email : robyafdi@yahoo.com

Perihal : pelanggaran kontrak kerja bored pile di pesantren thawalib parabek bukittinggi

Uraian :
menjelaskan bahwa PT.Satria Multi Lestari sebagai kontraktor pengerjaan proyek rusunnawa kemenpera di pesantren thawalib parabek bukittinggi telah mengabaikan dengan semena-mena perjanjian kontrak dengan CV.Ziyu Jaya Abadi perihal pembayaran jasa bored pile yang telah disepakati akan di bayar sore 17 januari 2014 ke no.rek bca 0321818063 a/n robi afdi atau ke no. rek mandiri 900-00-06110234. dengan pengaduan ini kami harap pihak kemenpera dapat memfasilitasi CV.Ziyu Jaya Abadi dengan PT.Satria Multi Lestari untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang yang dilakukan di proyek kemenpera itu sendiri. atas pengertian pihak kemenpera kami ucapkan terima kasih.

Jawaban : Menunggu

Ahmad Faiz

Tanggal Posting : 17-Jan-2014 16:5
Alamat Email : lakpesdamsampang@gmail.com

Perihal : Kasus RTLH Di Lokasi Konflik Sampang

Uraian :
Sungguh sangat tragis nasib masyarakat Konflik Sampang, Sudah diributin dengan nuansa konflik,miskin dan terbelakang masih dibodohi dengan bantuan RTLH yang kacau secara prosedural. Rekening yang disembunyikan, Material yang diturunkan jauh dari lokasi rumah serta ketidaktransparan tentang upah kerja bagi warga yang janda tua,cacat dan jompo, dimana hati kita berada, di lokasi konflik perbuatan jahat ini terjadi, rekonsiliasi pastilah buntu

Jawaban : Menunggu

Riyanto

Tanggal Posting : 17-Jan-2014 00:1
Alamat Email : riyantotanageraha78@gmail.com

Perihal : KPR (Kredit Perumahan Rakyat)

Uraian :
Bismillah Saya keluarga muda punya anak 1 umur 16 bulan, saya bekerja sebagai freelance profesional di bidang audio visual, istri kerja di perusahaan BUMN. Kami sangat ingin memiliki rumah, dan mulai mencari-cari rumah dan cara mendapatkannya. Tentu karena kami bukan keturunan orang KPR menjadi pilihan. Ketemulah saya dengan KPR Tapak, namun yang saya tidak habis pikir disitu dituliskan bahwa untuk wilayah Yogyakarta maksimal harga rumah Rp.88 juta. Karena sudah beberapa bulan saya keliling ke prumahan dan melihat iklan-iklan di media tidak saya temykan rumah layak yang seharga 88 juta. Contoh di jogja untuk prumnas yang paling murah sekitar 110 juta dan itupun lokasinya nun jauh di pegunungan sana yang secara perhitungan operational harian nanti justru kami akan mengeluarkan banyak biaya untuk tranpostasi harian. Akal sehat saya berontak sebab dalam prakteknya tidak saya temukan perumahan yang menjual rumahnya seharga 88 juta rupiah. Lalu dari mana angka itu muncul ??? Jika saya mencari kredit KPR Reguler sangat berat untuk membayar cicilan per bulannya. Belum lagi pajak yang sangat besar. Sebagai contoh untuk rumah tipe 40/80 harga 235 pajak administrasi dll 30 juta. Jadi harga rumah jadi 265 juta. Uang muka 55 juta. Pinjaman 210 juta suku bunga 10% tenor 15 tahun angsuran per bulan Rp.2.410.000. Nilai angsuran itu menghabiskan biaya operational bulanan untuk makan, listrik, transportasi dll. Sungguh saya ingin marah dengan kondisi seperti ini, sementara di jogja banyak rumah-rumah yang kosong tidak dihuni milik orang-orang yang katanya membeli rumah untuk investasi sementara kami rumah untuk berteduh dan membangun masa depan anak-anak kamipun kesusahan. apakah hanya orang-orang kaya saja yang berhak memiliki rumah di negri ini ?? Sungguh Mohon petunjuk bantuan dan cara agar kami bisa memiliki rumah layak di Yogyakarta. MOHON TANGGAPI DAN BERI KAMI BANTUAN. TERIMA KASIH

Jawaban : 1. Bersama ini kami sampaikan untuk wilayah Yogyakarta sesuai Permenpera untuk Program KPR FLPP harga jual rumah maksimal sebesar Rp. 88.000.000,- hingga saat ini belum harga tersebut mengalami perubahan.
2. Kemenpera mempunyai program yang disebut dengan program KPR FLPP yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan dalam rangka perolehan / pemilikan rumah sejahtera dengan tingkat bunga / margin yang terjangkau dan tetap sepanjang masa pinjaman (fixed rate martgage) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk harga rumah dapat dilihat dalam Permenpera 27 & 28 Tahun 2012

Khusaini

Tanggal Posting : 16-Jan-2014 10:1
Alamat Email : dandung74@gmail.com

Perihal : Kapan KPR FLPP di Balikpapan?

Uraian :
Assalamalaikum. Mohon program KPR FLPP bisa segera direalisasi di Balikpapan karena kami sangat membutuhkan rumah dan kami yakin banyak pekerja seperti kami di Balikpapan yang menunggu kapan program ini direlaisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.

Jawaban : 1. Untuk Informasi program KPR FLPP di Balikpapan dapat saudara hubungi bank-bank yang sudah bekerjasama dengan kami, antaralain Bank BTN, bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, sesuai Permenpera untuk Program KPR FLPP wilayah Kalimantan harga jual rumah maksimal sebesar Rp. 95.000.000,-

2. Untuk program FLPP ada diseluruh propinsi Indonesia untuk Balikpapan sebagai berikut :
a. Dwi Marga Utama;
b. Hammam Nugroho;
c. Her Utama Mandiri;
d. Karyapama Marga Abadi;
e. Lidia & Dandi.

Engelbertus akim

Tanggal Posting : 15-Jan-2014 16:3
Alamat Email : www.amgotrok@yahoo.co.id

Perihal :

Uraian :
Kepada yth. Mentri perumahan rakyat mohon petunjuk/syarat agar dapat dana renofasi rumah masyarakat di 6 kampung distrik web kab.keerom prov.papua

Jawaban : Menunggu

Yohanes Febrian Purbaya

Tanggal Posting : 11-Jan-2014 02:3
Alamat Email : fpurbaya@gmail.com

Perihal : Dicurangi PT. Harmas Jalesveva

Uraian :
Perihal: Surat Pengaduan Dengan Hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya: Nama : Yohanes Febrian Purbaya Alamat : Margahayu Jaya, Jalan Tanjung 5, D. 392, Bekasi Timur, 17113 No. KTP : 3275010502820024 Adalah pembeli unit di apartemen Aspen Peak Residence Admiralty di Jalan RS Fatmawati No. 1 Jakarta Selatan dengan nomor unit TC-10-01 dari pengembang: Nama : PT. Harmas Jalesveva Alamat : Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450 Telepon : (021) 751 3888 Pada tanggal 14 Juli 2013 saya membeli satu unit apartemen tipe studio (luas semi gross 39.72 m2) di Aspen Peak Residence dengan cara uang muka sebesar 40% diangsur selama enam bulan dan sisanya melalui KPR/KPA dengan Bank UOB. Saya lampirkan "Surat Konfirmasi Unit Pesanan" di dalam surat ini. Surat tersebut memuat dua halaman, halaman pertama berisi rincian pembayaran yang telah disetujui antara kedua belah pihak dan halaman kedua berisi peraturan pengambang. Dan hingga sampai saat ini saya belum menandatangani PPJB dan status saat ini, uang muka sejumlah Rp. 351.653.200 sudah saya setorkan kepada pengembang tanpa melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam surat tersebut. Saya juga lampirkan bukti "Kuitansi booking dan uang muka" dalam surat ini. Pada tanggal 1 Agustus 2013, saya telah menerima SPK dari Bank UOB yang berisi konfirmasi bahwa Bank UOB telah menyetujui permohonan fasilitas kredit untuk membeli unit apartemen tersebut dan tidak ada halangan dari pihak bank untuk melakukan akad kredit. Saya lampirkan "SPK" di dalam surat ini. Berhubung saya tidak bekerja di Indonesia (bekerja di Malaysia), selama ini saya berkomunikasi dengan pihak pengembang melalui telepon. Pada bulan November 2013 sampai saat ini saya mendapat paksaan dan tekanan dari pihak pengembang untuk merubah cara pembayaran dari cara KPA menjadi cara tunai bertahap dengan bunga yang sangat besar, di mana pengembang juga memaksa saya untuk membayar bunganya secara bertahap sampai lunas di beberapa angsuran pertama terlebih dahulu, Saya sudah berkali-kali mengirimkan surat pernyataan kepada pengembang, yaitu meminta untuk tetap pada cara pembayaran KPA sesuai yang sudah disepakati sebelumnya dalam "Surat Konfirmasi Unit Pesanan" atau pun tunai bertahap dengan syarat cicilan disesuaikan atas dasar kemampuan finansial pembeli, tetapi selalu mendapat penolakan dari pihak pengembang atau tidak pernah ditanggapi oleh mereka. Ada pun ancaman denda dari pihak pengembang kira-kira sebesar Rp. 527.500 per hari dimulai pada tanggal 18 Januari 2014 apabila pengembang tidak menerima julmlah plafon bank yang telah disepakati dalam "Surat Konfirmasi Unit Pesanan". Dan apabila dilakukan pembatalan pembelian, pengembang tidak bersedia untuk mengembalikan uang muka yang sudah saya bayarkan atas dasar peraturan dari pengembang itu sendiri. Kasus ini sebelumnya sudah saya adukan ke YLKI (Ibu Sularsih) dan Kemenpera (Ibu Novi) yang saya cc kan dalam surat ini. Mereka merekomendasikan hal ini juga disampaikan kepada BPSK. Bersama dengan surat ini, saya memohon bantuan dari BPSK untuk mengusut dan mencarikan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi. Ada pun dari sisi saya sendiri tidak keberatan untuk melanjutkan pembelian asalkan dengan cara KPA (bukan tunai bertahap) dan tanpa dikenakan denda dari pengembang apabila terjadi keterlambatan KPA karena proses pembangunan belum dimulai atau tertunda (atas dasar "Surat Konfirmasi Unit Pesanan" yang sudah disepakati kedua belah pihak). Apabila pengembang tidak berkenan dengan cara KPA saya menegaskan untuk membatalkan pembelian dengan catatan semua uang booking dan uang muka yang sudah saya bayarkan disetorkan kembali kepada saya secara utuh ditambah dengan bunga yang biasanya berlaku di Indonesia dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Sebagai tambahan informasi, marketing mereka tidak memberikan informasi lain-lain, selain yang disampaikan sesuai kesepakatan yang tertulis di HALAMAN DEPAN "Surat Konfirmasi Unit Pesanan" dan ditandatangani bersama pada saat pembelian. Yang mana artinya saya berhak untuk tidak "menyetujui" aturan yang telah dibuat pengembang. Maka itu saya juga mohon pendapat BPSK apakah hal ini dapat menjadi serangan balik untuk pihak pengembang dikarenakan atas kecurangan atau kelalaian pihak pengembang itu sendiri. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan semestinya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih atas bantuan BPSK, Kemenpera, dan YLKI. Berikut adalah daftar nama dan nomor telepon pihak-pihak terkait yang sudah saya hubungi. YLKI Ibu Sularsih: (021) 797 1378 Kemenpera Ibu Novi: 0812 156 1865 Bank UOB Bapak Antonius: 0811 920 6405 PT. Harmas Jalesveva Kantor: (021) 751 3888 Bapak Prio Soecipto (Manajer marketing): 0856 100 8537 Bapak Tata (Mantan marketing yg sudah tidak bekerja untuk PT. Harmas lagi): 0857 7847 7117 Ibu Icha (CRO - Customer Relationship Officer): 0856 814 6466 Ibu Lisa (Administrasi): 0813 7051 3285 Ibu Heksa (Legal): 0813 8183 4933 Hormat saya, Yohanes

Jawaban : Menunggu